Harta Karun Emas Indonesia “The Green Hilton Memorial Agreement ” di Geneva

“The Green Hilton Memorial Agreement ” di Geneva pada 14 November 1963

Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy (JFK) 22 November 1963. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Dan inilah perjanjian yang hingga kini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah ummat manusia.

Perjanjian “The Green Hilton Memorial Agreement” di Geneva (Swiss) pada 14 November 1963

Dan, inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi Presiden RI. Dan, inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta ini yang kemudian dikenal sebagai “salah satu” harta Amanah Rakyat dan Bangsa Indonesia. Inilah perjanjian yang oleh masyarakat dunia sebagai Harta Abadi Ummat Manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Soebandrio dkk agar buka mulut. Inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden RI menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden RI dan ia adalah Putri Bung Karno. Tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY kemudian membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini yang kemudian juga tetap mandul. Semua pihak repot dibuat oleh perjnajian ini.

Perjanjian itu bernama “Green Hilton Memorial Agreement Geneva”. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John F Kennedy selaku Presiden AS, Ir Soekarno selaku Presiden RI dan William Vouker yang mewakili Swiss. Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Geneva pada 14 November 1963 sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai lebih dari 57 ribu ton emas murni yang terdiri dari 17 paket emas dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS).

Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapa pun, tetapi ada pada sistem perbankkan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri.

Account khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali John F Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapa pun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong, kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tahu siapa yang menyimpan hingga kini.

Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden AS menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Paus sempat bertanya apakah Indonesia telah menyetujuinya. Kabarnya, AS hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G-20 di Inggris dimana Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menanda tangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar USD 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan tahun lalu merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isyu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan. Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara.

Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi betapa bodohnya Pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar terjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian USD 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan trilyun dollar Amerika. Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah, aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia.

Asal Mula Perjanjian “Green Hilton Memorial Agreement”

Setelah masa perang dunia berakhir, negara-negara timur dan barat yang terlibat perang mulai membangun kembali infrastrukturnya. Akan tetapi, dampak yang telah diberikan oleh perang tersebut bukan secara materi saja tetapi juga secara psikologis luar biasa besarnya. Pergolakan sosial dan keagamaan terjadi dimana-mana. Orang-orang ketakutan perang ini akan terjadi lagi. Pemerintah negara-negara barat yang banyak terlibat pada perang dunia berusaha menenangkan rakyatnya, dengan mengatakan bahwa rakyat akan segera memasuki era industri dan teknologi yang lebih baik. Para bankir Yahudi mengetahui bahwa negara-negara timur di Asia masih banyak menyimpan cadangan emas. Emas tersebut akan di jadikan sebagai kolateral untuk mencetak uang yang lebih banyak yang akan digunakan untuk mengembangkan industri serta menguasai teknologi. Karena teknologi Informasi sedang menanti di zaman akan datang.

Sesepuh Mason yang bekerja di Federal Reserve (Bank Sentral di Amerika) bersama bankir-bankir dari Bank of International Settlements / BIS (Pusat Bank Sentral dari seluruh Bank Sentral di Dunia) mengunjungi Indonesia. Melalui pertemuan dengan Presiden Soekarno, mereka mengatakan bahwa atas nama kemanusiaan dan pencegahan terjadinya kembali perang dunia yang baru saja terjadi dan menghancurkan semua negara yang terlibat, setiap negara harus mencapai kesepakatan untuk mendayagunakan kolateral Emas yang dimiliki oleh setiap negara untuk program-program kemanusiaan. Dan semua negara menyetujui hal tersebut, termasuk Indonesia. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa emas-emas milik negara-negara timur (Asia) akan diserahkan kepada Federal Reserve untuk dikelola dalam program-program kemanusiaan. Sebagai pertukarannya, negara-negara Asia tersebut menerima Obligasi dan Sertifikat Emas sebagai tanda kepemilikan. Beberapa negara yang terlibat diantaranya Indonesia, Cina dan Philippina. Pada masa itu, pengaruh Soekarno sebagai pemimpin dunia timur sangat besar, hingga Amerika merasa khawatir ketika Soekarno begitu dekat dengan Moskow dan Beijing yang notabene adalah musuh Amerika.

Namun beberapa tahun kemudian, Soekarno mulai menyadari bahwa kesepakatan antara negara-negara timur dengan barat (Bankir-Bankir Yahudi dan lembaga keuangan dunia) tidak di jalankan sebagaimana mestinya. Soekarno mencium persekongkolan busuk yang dilakukan para Bankir Yahudi tersebut yang merupakan bagian dari Freemasonry. Tidak ada program-program kemanusiaan yang dijalankan mengunakan kolateral tersebut. Soekarno protes keras dan segera menyadari negara-negara timur telah di tipu oleh Bankir International. Akhirnya Pada tahun 1963, Soekarno membatalkan perjanjian dengan para Bankir Yahudi tersebut dan mengalihkan hak kelola emas-emas tersebut kepada Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy (JFK). Ketika itu Amerika sedang terjerat utang besar-besaran setelah terlibat dalam perang dunia. Presiden JFK menginginkan negara mencetak uang tanpa utang. Karena kekuasaan dan tanggung jawab Federal Reserve bukan pada pemerintah Amerika melainkan di kuasai oleh swasta yang notabene nya bankir Yahudi. Jadi apabila pemerintah Amerika ingin mencetak uang, maka pemerintah harus meminjam kepada para bankir yahudi tersebut dengan bunga yang tinggi sebagai kolateral. Pemerintah Amerika kemudian melobi Presiden Soekarno agar emas-emas yang tadinya dijadikan kolateral oleh bankir Yahudi di alihkan ke Amerika. Presiden Kennedy bersedia meyakinkan Soekarno untuk membayar bunga 2,5% per tahun dari nilai emas yang digunakan dan mulai berlaku 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa (Swiss) yang ditandatangani Soekarno dan John F.Kennedy. Melalui perjanjian itu pemerintah Amerika mengakui Emas batangan milik bangsa Indonesia sebesar lebih dari 57.000 ton dalam kemasan 17 Paket emas

Melalui perjanjian ini Soekarno sebagai pemegang mandat terpercaya akan melakukan reposisi terhadap kolateral emas tersebut, kemudian digunakan ke dalam sistem perbankan untuk menciptakan Fractional Reserve Banking terhadap dolar Amerika. Perjanjian ini difasilitasi oleh Threepartheid Gold Commision dan melalui perjanjian ini pula kekuasaan terhadap emas tersebut berpindah tangan ke pemerintah Amerika.
Dari kesepakatan tersebut, dikeluarkanlah Executive Order bernomor 11110, di tandatangani oleh Presiden JFK yang memberi kuasa penuh kepada Departemen Keuangan untuk mengambil alih hak menerbitkan mata uang dari Federal Reserve. Apa yang pernah di lakukan oleh Franklin, Lincoln, dan beberapa presiden lainnya, agar Amerika terlepas dari belenggu sistem kredit bankir Yahudi juga diterapkan oleh presiden JFK. salah satu kuasa yang diberikan kepada Departemen keuangan adalah menerbitkan sertifikat uang perak atas koin perak sehingga pemerintah bisa menerbitkan dolar tanpa utang lagi kepada Bank Sentral (Federal Reserve)
Tidak lama berselang setelah penandatanganan Green Hilton Memorial Agreement tersebut, presiden Kennedy di tembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Setelah kematian Kennedy, tangan-tangan gelap bankir Yahudi memindahkan kolateral emas tersebut ke International Collateral Combined Accounts for Global Debt Facility di bawah pengawasan OITC (The Office of International Treasury Control) yang semuanya dikuasai oleh bankir Yahudi. Perjanjian itu juga tidak pernah efektif, hingga saat Soekarno ditumbangkan oleh gerakan Orde baru yang didalangi oleh CIA yang kemudian mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sampai pada saat Soekarno jatuh sakit dan tidak lagi mengurus aset-aset tersebut hingga meninggal dunia. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan, yang berkaitan dengan Green Hilton Memorial Agreement tersebut adalah sebuah buku bersandi yang menyembunyikan ratusan akun dan sub-akun yang digunakan untuk menyimpan emas, yang terproteksi oleh sistem rahasia di Federal Reserve bernama The Black screen. Buku itu disebut Buku Maklumat atau The Book of codes. Buku tersebut banyak di buru oleh kalangan Lembaga Keuangan Dunia, Para sesepuh Mason, para petinggi politik Amerika dan Inteligen serta yang lainnya. Keberadaan buku tersebut mengancam eksistensi Lembaga keuangan barat yang berjaya selama ini.

Sampai hari ini, tidak satu rupiah pun dari bunga dan nilai pokok aset tersebut dibayarkan pada rakyat Indonesia melalui pemerintah, sesuai perjanjian yang disepakati antara JFK dan Presiden Soekarno melalui Green Hilton Agreement. Padahal mereka telah menggunakan emas milik Indonesia sebagai kolateral dalam mencetak setiap dollar.

Hal yang sama terjadi pada bangsa China dan Philipina. Karena itulah pada awal tahun 2000-an China mulai menggugat di pengadilan Distrik New York. Gugatan yang bernilai triliunan dollar Amerika Serikat ini telah mengguncang lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan Eropa. Namun gugatan tersebut sudah lebih dari satu dasawarsa dan belum menunjukkan hasilnya. Memang gugatan tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan kesabaran yang tinggi, karena bukan saja berhadapan dengan negara besar seperti Amerika, tetapi juga berhadapan dengan kepentingan Yahudi bahkan kabarnya ada kepentingan dengan Vatikan. Akankah Pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Cina yang menggugat atas hak-hak emas rakyat Indonesia yang bernilai Ribuan Trilyun Dollar…(bisa untuk membayar utang Indonesia dan membuat negri ini makmur dan sejahtera)..

Daftar Pustaka
http://constantine23.wordpress.com/2013/05/22/harta-karun-emas-indonesia-the-green-hilton-memorial-agreement-di-geneva/

current membership list of the committee of 300

Abdullah II, King of Jordan

Abramovich, Roman

Ackermann, Josef

Adeane, Edward

Agius, Marcus

Ahtisaari, Martti

Akerson, Daniel

Albert II, King of Belgium

Alexander, Crown Prince of Yugoslavia

Amato, Giuliano

Anderson, Carl A.

Andreotti, Giulio

Andrew, Duke of York

Anne, Princess Royal

Anstee, Nick

Ash, Timothy Garton

Astor, William Waldorf

Aven, Pyotr

Balkenende, Jan Peter

Ballmer, Steve

Balls, Ed

Barroso, José Manuel

Beatrix, Queen of the Netherlands

Belka, Marek

Bergsten, C. Fred

Berlusconi, Silvio

Bernake, Ben

Bernstein, Nils

Berwick, Donald

Bildt, Carl

Bischoff, Sir Winfried

Blair, Tony

Blankfein, Lloyd

Blavatnik, Leonard

Bloomberg, Michael

Bolkestein, Frits

Bolkiah, Hassanal

Bonello, Michael C

Bonino, Emma

Boren, David L.

Borwin, Duke of Mecklenburg

Bronfman, Charles

Bronfman, Edgar Jr.

Bruton, John

Brzezinski, Zbigniew

Budenberg, Robin

Buffet, Warren

Bush, George HW

Cameron, David

Camilla, Duchess of Cornwall

Cardoso, Fernando Henrique

Carington, Peter

Carl XVI Gustaf, King of Sweden

Carlos, Duke of Parma

Carney, Mark

Carroll, Cynthia

Caruana, Jaime

Castell, Sir William

Chan, Anson

Chan, Margaret

Chan, Norman

Charles, Prince of Wales

Chartres, Richard

Chiaie, Stefano Delle

Chipman, Dr John

Chodiev, Patokh

Christoph, Prince of Schleswig-Holstein

Cicchitto, Fabrizio

Clark, Wesley

Clarke, Kenneth

Clegg, Nick

Clinton, Bill

Cohen, Abby Joseph

Cohen, Ronald

Cohn, Gary

Colonna di Paliano, Marcantonio, Duke of Paliano

Constantijn, Prince of the Netherlands

Constantine II, King of Greece

Cooksey, David

Cowen, Brian

Craven, Sir John

Crockett, Andrew

Dadush, Uri

D'Aloisio, Tony

Darling, Alistair

Davies, Sir Howard

Davignon, Étienne

Davis, David

de Rothschild, Benjamin

de Rothschild, David René

de Rothschild, Evelyn

de Rothschild, Leopold

Deiss, Joseph

Deripaska, Oleg

Dobson, Michael

Draghi, Mario

Du Plessis, Jan

Dudley, William C.

Duisenberg, Wim

Edward, Duke of Kent

Edward, Earl of Wessex

Elizabeth II, Queen of the United Kingdom

Elkann, John

Emanuele, Vittorio, Prince of Naples

Ernst August, Prince of Hanover

Feldstein, Martin

Festing, Matthew

Fillon, François

Fischer, Heinz

Fischer, Joschka

Fischer, Stanley

FitzGerald, Niall

Franz, Duke of Bavaria

Fridman, Mikhail

Friso, Prince of Orange-Nassau

Gates, Bill

Geidt, Christopher

Geithner, Timothy

Georg Friedrich, Prince of Prussia

Gibson-Smith, Dr Chris

Gorbachev, Mikhail

Gore, Al

Gotlieb, Allan

Green, Stephen

Greenspan, Alan

Grosvenor, Gerald, 6th Duke of Westminster

Gurría, José Ángel

Hague, William

Hampton, Sir Philip

Hans-Adam II, Prince of Liechtenstein

Harald V, King of Norway

Harper, Stephen

Heisbourg, François

Henri, Grand Duke of Luxembourg

Hildebrand, Philipp

Hills, Carla Anderson

Holbrooke, Richard

Honohan, Patrick

Howard, Alan

Ibragimov, Alijan

Ingves, Stefan

Isaacson, Walter

Juan Carlos, King of Spain

Jacobs, Kenneth M.

Julius, DeAnne

Juncker, Jean-Claude

Kenen, Peter

Kerry, John

King, Mervyn

Kinnock, Glenys

Kissinger, Henry

Knight, Malcolm

Koon, William H. II

Krugman, Paul

Kufuor, John

Lajolo, Giovanni

Lake, Anthony

Lambert, Richard

Lamy, Pascal

Landau, Jean-Pierre

Laurence, Timothy

Leigh-Pemberton, James

Leka, Crown Prince of Albania

Leonard, Mark

Levene, Peter

Leviev, Lev

Levitt, Arthur

Levy, Michael

Lieberman, Joe

Livingston, Ian

Loong, Lee Hsien

Lorenz of Belgium, Archduke of Austria-Este

Louis Alphonse, Duke of Anjou

Louis-Dreyfus, Gérard

Mabel, Princess of Orange-Nassau

Mandelson, Peter

Manning, Sir David

Margherita, Archduchess of Austria-Este

Margrethe II, Queen of Denmark

Martínez, Guillermo Ortiz

Mashkevitch, Alexander

Massimo, Stefano, Prince of Roccasecca dei Volsci

Massimo-Brancaccio, Fabrizio Prince of Arsoli and Triggiano

McDonough, William Joseph

McLarty, Mack

Mersch, Yves

Michael, Prince of Kent

Michael, King of Romania

Miliband, David

Miliband, Ed

Mittal, Lakshmi

Moreno, Glen

Moritz, Prince and Landgrave of Hesse-Kassel

Murdoch, Rupert

Napoléon, Charles

Nasser, Jacques

Niblett, Robin

Nichols, Vincent

Nicolás, Adolfo

Noyer, Christian

Ofer, Sammy

Ogilvy, Alexandra, Lady Ogilvy

Ogilvy, David, 13th Earl of Airlie

Ollila, Jorma

Oppenheimer, Nicky

Osborne, George

Oudea, Frederic

Parker, Sir John

Patten, Chris

Pébereau, Michel

Penny, Gareth

Peres, Shimon

Philip, Duke of Edinburgh

Pio, Dom Duarte, Duke of Braganza

Pöhl, Karl Otto

Powell, Colin

Prokhorov, Mikhail

Quaden, Guy

Rasmussen, Anders Fogh

Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI)

Reuben, David

Reuben, Simon

Rhodes, William R.

Rice, Susan

Richard, Duke of Gloucester

Rifkind, Sir Malcolm

Ritblat, Sir John

Roach, Stephen S.

Robinson, Mary

Rockefeller, David Jr.

Rockefeller, David Sr.

Rockefeller, Nicholas

Rodríguez, Javier Echevarría

Rogoff, Kenneth

Roth, Jean-Pierre

Rothschild, Jacob

Rubenstein, David

Rubin, Robert

Ruspoli, Francesco, 10th Prince of Cerveteri

Safra, Joseph

Safra, Moises

Sands, Peter

Sarkozy, Nicolas

Sassoon, Isaac

Sassoon, James

Sawers, Sir Robert John

Scardino, Marjorie

Schwab, Klaus

Schwarzenberg, Karel

Schwarzman, Stephen A.

Shapiro, Sidney

Sheinwald, Nigel

Sigismund, Grand Duke of Tuscany, Archduke of Austria

Simeon of Saxe-Coburg and Gotha

Snowe, Olympia

Sofía, Queen of Spain

Soros, George

Specter, Arlen

Stern, Ernest

Stevenson, Dennis

Steyer, Tom

Stiglitz, Joseph

Strauss-Kahn, Dominique

Straw, Jack

Sutherland, Peter

Tanner, Mary

Tedeschi, Ettore Gotti

Thompson, Mark

Thomson, Dr. James

Tietmeyer, Hans

Trichet, Jean-Claude

Tucker, Paul

Van Rompuy, Herman

Vélez, Álvaro Uribe

Verplaetse, Alfons

Villiger, Kaspar

Vladimirovna, Maria, Grand Duchess of Russia

Volcker, Paul

von Habsburg, Otto

Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin, Sultan of Brunei

Walker, Sir David

Wallenberg, Jacob

Walsh, John

Warburg, Max

Weber, Axel Alfred

Weill, Michael David

Wellink, Nout

Whitman, Marina von Neumann

Willem-Alexander, Prince of Orange

William Prince of Wales

Williams, Dr Rowan

Williams, Shirley

Wilson, David

Wolfensohn, James

Wolin, Neal S.

Woolf, Harry

Woolsey, R. James Jr.

Worcester, Sir Robert

Wu, Sarah

Zoellick, Robert

"Three hundred men, all of whom know one another, direct the economic destiny of Europe and choose their successors from among themselves." --Walter Rathenau, 1909, founder of the mammoth German General Electric Corporation

The Committee of 300 is a product of the British East India Company's Council of 300. The East India Company was chartered by the British royal family in 1600. It made vast fortunes in the opium drug trade with China and became the largest company on earth in its time. Today, through many powerful alliances, the Committee of 300 rules the world and is the driving force behind the criminal agenda to create a "New World Order", under a "Totalitarian Global Government". There is no need to use "they" or "the enemy" except as shorthand. We know who "they", the enemy, is. The Committee of 300 with its "aristocracy", its ownership of the U.S. Federal Reserve banking system, insurance companies, giant corporations, foundations, communications networks, presided over by a hierarchy of conspirators-this is the enemy. Secret societies exist by deception. Each is a hierarchy with an inner circle at the top, who deceives those below with lies, such as claiming a noble agenda; thus, duping them into following a web of compartmentalized complicity. The inner circle of the Committee of 300 is the Order of the Garter, headed by Queen Elizabeth Windsor II. It is interesting to note that the Windsor's changed their name from the Germanic Saxe-Coburg-Gotha during WWI, because of anti-German sentiment.

The enemy is clearly identifiable as the Committee of 300 and its front organizations, such as the Royal Institute for International Affairs (Chatham House), the Club of Rome, NATO, U.N., the Black Nobility, the Tavistock Institute, CFR and all its affiliated organizations, the think tanks and research institutions controlled by Stanford and the Tavistock Institute of Human Relations and last, but certainly not least, the military establishment.

The Committee of 300 is the ultimate secret society made up of an untouchable ruling class, which includes the Queen of the United Kingdom (Elizabeth II), the Queen of the Netherlands, the Queen of Denmark and the royal families of Europe. These aristocrats decided at the death of Queen Victoria, the matriarch of the Venetian Black Guelphs that, in order to gain world-wide control, it would be necessary for its aristocratic members to "go into business" with the non-aristocratic but extremely powerful leaders of corporate business on a global scale, and so the doors to ultimate power were opened to what the Queen of England likes to refer to as "the commoners". Through their illicit banking cartel, they own the stock of the Federal Reserve, which is a private for profit corporation that violates U.S. Constitution and is a root of the problem.

The decadent American families of the unholy partnership, thoroughly corrupted and wallowing in tainted opium money, went on to become what we know today as the Eastern Liberal Establishment. Its members, under the careful guidance and direction of the British Crown, and subsequently, its foreign policy executive arm, the Royal Institute for International Affairs (RIIA), now known as Chatham House, located in England (across St. James's Square from the Astors), ran the United States from top to bottom through their secret upper-level, parallel government, which is tightly meshed with the Committee of 300, the ultimate secret society. That secret, all-powerful government is now more in control of the United States than ever before.

In the Committee of 300, which has a 150-year history, we have some of the most brilliant intellects assembled to form a completely totalitarian, absolutely controlled "new" society only it isn't new, having drawn most of its ideas from the Clubs of Cultus Diabolicus. It strives toward a One World Government rather well described by one of its late members, H. G. Wells, in his work commissioned by the Committee which Wells boldly called: "The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution".

Most of the Committee of 300's immense wealth arose out of the opium trade with China and India. Obscene profits went straight into the royal coffers, and into the pockets of the nobility, the oligarchs and plutocrats, and made them billionaires. The ordinary people of China, India, and England profited nothing from "opium revenues". In the same way the people of South Africa, black and white, never profited from the gold mining industry, whose revenues were piped directly into the City of London banks and Merchant banks. The Committee of 300 is responsible for the phony drug wars here in the U.S. These phony drug wars were to get us to give away our constitutional rights. Asset forfeiture is a prime example, where huge assets can be seized without trail and no proof of guilt needed. Also the Committee of 300 long ago decreed that there shall be a smaller-much smaller-and better world, that is, their idea of what constitutes a better world. The myriads of useless eaters consuming scarce natural resources were to be culled by up to 99%. Industrial progress supports population growth. Therefore the command to multiply and subdue the earth found in Genesis had to be subverted. This called for an attack upon Christianity; the slow but sure disintegration of industrial nation states; the destruction of billions of people, referred to by the Committee of 300 as "surplus population," and the removal of any leader who dared to stand in the way of the Committee's global planning to reach the foregoing objectives. Not that the U.S. government didn't know, but as it was part of the conspiracy, it helped to keep the lid on information rather than let the truth be known. Queen, Elizabeth II, is the head of the Committee of 300. The Committee of 300 looks to social convulsions on a global scale, followed by depressions, as a softening-up technique for bigger things to come, as its principal method of creating masses of people all over the world who will become its "welfare" recipients of the future.

The current criminal agenda of the Committee of 300 is further evidenced by recently leaked Club of Rome documents, as they describe how they will use drugs to help stifle resistance to their New World Order scheme: "…having been failed by Christianity, and with unemployment rife on every hand, those who have been without jobs for five years or more, will turn away from the church and seek solace in drugs. By then, full control of the drug trade must be completed in order that the government of all countries who are under our jurisdiction have a monopoly in place which we will control by controlling supplies reaching the market… Drug bars will take care of the unruly and the discontented. Would-be revolutionaries will be turned into harmless addicts with no will of their own…"The crowned cobras of Europe and their Eastern Liberal Establishment families will not tolerate any true war against drugs. The war on drugs, which the Bush administration was allegedly fighting, was for the legalization of all types and classes of drugs. Such drugs are not solely a social aberration, but a full-scale attempt to gain control of the minds of the people of the United States. At present, this is the principal task of the Committee of 300. Nothing has changed in the opium-heroin-cocaine trade. It is still in the hands of the same "upper class" families in Britain and the United States. It is still a fabulously profitable trade where what appear to be big losses through sometimes seizures of drug shipments are actually small interlopers trying to break into the preserves of the drug trade hierarchy, who sit in paneled board rooms in New York, Hong Kong and London over port and cigars and congratulate another success in the eradication of "competitors."

Included in the Committee of 300 membership are the old families of the European Black Nobility, the American Eastern Liberal Establishment (in Freemason hierarchy and the Order of Skull and Bone), the Illuminati, or as it is known by the Committee "MORIAH CONQUERING WIND," the Mumma Group, The National and World Council of Churches, the Circle of Initiates, the Nine Unknown Men, Lucis Trust, Jesuit Liberation Theologists, The Order of the Elders of Zion, the Nasi Princes, International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements (BIS), the United Nations (U.N.), the Central, British Quator Coronati, Italian P2 Masonry-especially those in the Vatican hierarchy-the Central Intelligence Agency, Tavistock Institute selected personnel, various members of leading foundations and insurance companies, the Hong Kong and Shanghai Bank, the Milner Group-Round Table, Cini Foundation, German Marshall Fund, Ditchley Foundation, NATO, Club of Rome, Environmentalists, The Order of St. John of Jerusalem, One World Government Church, Socialist International, Black Order, Thule Society, Anenherbe-Rosicrucianists, The Great Superior Ones and literally HUNDREDS of other organizations.

In the case of John F. Kennedy, the assassination was carried out with great attendant publicity and with the utmost brutality to serve as a warning to world leaders not to get out of line. Pope John Paul I was quietly murdered because he was getting close to the Committee of 300 through Freemasons in the Vatican hierarchy. His successor, Pope John Paul II, was publicly humiliated as a warning to cease and desist-which he has done. As we shall see, certain Vatican leaders are today seated on the Committee of 300.

The Committee of 300 appears to base much of its important decisions affecting mankind on the philosophy of Polish aristocrat, Felix Dzerzinski, who regarded mankind as being slightly above the level of cattle. As a close friend of British intelligence agent Sydney Reilly (Reilly was actually Dzerzinski's controller during the Bolshevik Revolution's formative years), he often confided in Reilly during his drinking bouts. Dzerzinski was, of course, the beast who ran the Red Terror apparatus. He once told Reilly, while the two were on a drinking binge, that "Man is of no importance. Look at what happens when you starve him. He begins to eat his dead companions to stay alive. Man is only interested in his own survival. That is all that counts. All the Spinoza stuff is a lot of rubbish."

The roots of the East India Company (chartered by Queen Elizabeth I on December 31, 1600 and dissolved in 1873) sprout from the European Black Nobility. The Black Nobility are the oligarchic families of Venice and Genoa, who in the 12th century held the privileged trading rights (monopolies). The first of three crusades, from 1063 to 1123, established the power of the Venetian Black Nobility and solidified the power of the wealthy ruling class. The Black Nobility aristocracy achieved complete control over Venice in 1171, when the appointment of the doge was transferred to what was known as the Great Council, which consisted of members of the commercial aristocracy, a complete triumph for them. Venice has remained in their hands ever since, but the power and influence of the Venetian Black Nobility extends far beyond its borders, and today, is felt in every corner of the globe. In 1204 the oligarchic family parceled out feudal enclaves to their members, and from this epoch dates the great building-up of power and pressure until the government became a closed corporation of the leading Black Nobility families.

It is important to note that the European Black Nobility is responsible for the insidious entanglements of numerous secret societies, lodges, and organizations, which are backed with high finance and powerful political connections. Such organizations include: Trilateral Commission, Bilderberg Group (German version of CFR), Council on Foreign Relations (CFR), United Nations (founded by CFR), Illuminati order Skull & Bones (inner circle of the CFR), International Monetary Fund (IMF), World Bank, Bank of International Settlement, Club of Rome, Chatham House (formally the Royal Institute of International Affairs - RIIA), Round Table, Tavistock Institute for Human Studies (England's psychological warfare think tank), Associated Press, Reuters (Rothschild owned news monopoly used for brainwashing the masses), and many others, all of which, whether they are dupes or adapts, work in favor of Great Britain's aristocracy and their one world government agenda. Although there is a wide cross-section, all roads lead to the Queen of England. The technique for keeping their illicit scheme secret is compartmentalization. Only the people in the inner circle, who are part of the capstone at the top of the pyramid, know the entire extent of the fraud. Adepts are few and dupes many. Typically, the dupes are told lies that their involvement is benevolent; thus, they become unwitting accomplices in crime. This is why it is imperative to expose this diabolical ring of power. Illicit secret societies cannot withstand the light of day. Once exposed, the cabal and their minions will fall like a house of cards.

The European Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the monopolies in government, as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or companies, kidnapping and rape. All the families listed are connected with the House of Guelph, one of the original Black Nobility families of Venice from which the House of Windsor and thus the present Queen of the United Kingdom, Elizabeth II, descends.

What are the goals of the secret elite group, the inheritors of Illuminism (Moriah Conquering Wind), the Cult of Dionysius, the Cult of Isis, Catharism, Bogomilism? This elite group that also calls itself the OLYMPIANS (they truly believe they are equal in power and stature to the legendary gods of Olympus, who have, like Lucifer their god, set themselves above our true God) absolutely believe they have been charged with implementing the following by divine right:

21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300

1. A One World Government-New World Order with a unified church and monetary system under their direction. Not many people are aware that the One World Government began setting up its "church" in the 1920's/ 1930's, for they realized the need for a religious belief inherent in mankind to have an outlet and, therefore, set up a "church" body to channel that belief in the direction they desired.
2. The utter destruction of all national identity and national pride.
3. The destruction of religion and more especially the Christian religion, with the one exception, their own creation mentioned above.
4. Control of each and every person through means of mind control and what Brzezinski call "technotronics" which would create human-like robots and a system of terror beside which Felix Dzerzinski's Red Terror will look like children at play.
5.  An end to all industrialization and the production of nuclear generated electric power in what they call "the post-industrial zero-growth society." Exempted are the computer and service industries. United States industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labour is available. Unemployables in the wake of industrial destruction will either become opium-heroin and or cocaine addicts, or become statistics in the elimination process we know today as Global 2000.
6. Legalization of drugs and pornography.
7. Depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is interesting to note that Pol Pot's genocidal plans were drawn up here in the United States by one of the Club of Rome's research foundations. It is also interesting that the Committee is presently seeking to reinstate the Pol Pot butchers in Cambodia.
8. Suppression of all scientific development except for those deemed beneficial by the Committee. Especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments presently being scorned and ridiculed by the Committee and its jackals of the press. Development of the fusion torch would blow the Committee's conception of "limited natural resources" right out of the window. A fusion torch properly used could create unlimited untapped natural resources from the most ordinary substances. Fusion torch uses are legion and would benefit mankind in a manner which is as yet not even remotely comprehended by the public.
9. Cause by means of limited wars in the advanced countries, and by means of starvation and diseases in Third World countries, the death of 3 billion people by the year 2000, people they call "useless eaters." The Committee of 300 commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how best to bring about such genocide. The paper was produced under the title the "Global 2000 Report" and was accepted and approved for action by President Carter, for and on behalf of the U.S. Government, and accepted by Edwin Muskie, then Secretary of State. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the United States is to be reduced by 100 million by the year 2050.
10. To weaken the moral fibre of the nation and to demoralize workers in the labour class by creating mass unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of Rome, demoralized and discouraged workers will resort to alcohol and drugs. The youth of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and eventually destroying the family unit. In this regard The Committee of 300 commissioned Tavistock Institute to prepare a blueprint as to how this could be achieved. Tavistock directed Stanford Research to undertake the work under the direction of Professor Willis Harmon. This work later became known as "The Aquarian Conspiracy."
11. To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then "managing" such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. In the case of the United States, an agency for crisis management is already in place. It is called the Federal Emergency Management Agency (FEMA), whose existence I first disclosed in 1980.
12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which includes rock "music" gangsters such as the filthy, degenerate Mick Jagger's "Rolling Stones" (a gangster group much favoured by European Black Nobility) and all of the Tavistock created "rock" groups which began with "The Beatles."
13. To continue to build up the cult of Christian fundamentalism begun by the British East India Company's servant, Darby, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel through identifying with the Jews through the myth of "God's Chosen People" and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.
14. To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood, Moslem fundamentalism, the Sikhs, and to carry out experiments of the Jim Jones and "Son of Sam" type of murders. It is worth noting that the late Ayatollah Khomeini was a creation of British Intelligence Military Intelligence Division 6, commonly known as M16, as I reported in my 1985 work, "What Really Happened in Iran."
15. To export "religious liberation" ideas around the world so as to undermine all existing religions but more especially the Christian religion. This began with "Jesuit Liberation Theology" which brought about the downfall of the Somoza family rule in Nicaragua and which is today destroying EI Salvador, now 25 years into a "civil war," Costa Rica and Honduras. One very active entity engaged in so-called liberation theology is the Communist oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of four of Mary Knoll's so-called nuns in EI Salvador a few years ago.The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the government of EI Salvador. The United States press and news media refused to give any space or coverage to the mass of documentation in possession of the Salvadorian government, documentation which proves what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and played a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Mozambique, Angola and South Africa.
16. To cause a total collapse of the world's economies and engender total political chaos.
17. To take control of all Foreign and domestic policies of the United States.
18. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations (UN), the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements (BIS), the World Court and, as far as possible, make local institutions of lesser effect by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the United Nations.
19. Penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of nations represented by them.
20. Organize a world-wide terrorist apparatus and negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi who persuaded the Italian and U.S. governments to negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, General Dozier is under orders not to talk about what happened to him. Should he break that silence, he will no doubt be made "a horrible example of" in the manner in which Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq.
21. Take control of education in America with the intent and purpose of utterly and completely destroying it.Much of these goals, which I first enumerated in 1969, have since been achieved or are well on their way to being achieved. Of special interest in the Committee of 300 program is the core of their economic policy, which is largely based on the teachings of Malthus, the son of an English country parson who was pushed to prominence by the British East India Company upon which the Committee of 300 is modeled. Malthus maintained that man's progress is tied to the earth's natural ability to support a given number of people, beyond which point earth's limited resources would rapidly be depleted. Once these natural resources have been consumed, it will be impossible to replace them. Hence, Malthus observed, it is necessary to limit populations within the boundaries of decreasing natural resources. It goes without saying that the elite will not allow themselves to be threatened by a burgeoning population of "useless eaters," hence culling must be practiced. As I have previously stated, "culling" is going on today, using the methods mandated in the "Global 2000 Report." -- Dr. John Coleman, former British Intelligence Officer, The Conspirator's Hierarchy: The Committee of 300,

source: http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html

Mengungkap Campur Tangan Belanda dalam Kepahlawanan RA Kartini

Benarkah Kepahlawanan RA Kartini Karena Campur Tangan Belanda ?

Sosok Kartini sebagai ikon pejuang wanita Indonesia dinilai ”berbau” campur tangan kolonialis. Tujuannya adalah membentuk imej, bahwa perempuan berpemikiran Baratlah yang cocok dijadikan panutan. Apalagi, alam pemikiran Kartini pun banyak dipengaruhi oleh Theosofi, sebuah perkumpulan kebatinan Yahudi yang pada masa lalu sangat kuat pengaruhnya di Nusantara.

Pemerintah menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden RI, No.108 Tahun 1964. Kartini dianggap pahlawan karena kontribusinya dalam menyampaikan gagasan-gagasan tentang kemajuan perempuan. Meskipun diketahui, bahwa gagasan-gagasan Kartini ternyata sangat dipengaruhi oleh orang-orang sosialis-feminis, seperti Estella Zeehandelaar. Selain itu, alam pemikiran Kartini juga sangat bercorak Theosofi, sebuah organisasi kebatinan Yahudi yang keberadaanya sempat dilarang oleh pemerintah RI.

Dalam buku ”Gerakan Theosofi di Indonesia”, penulis menyimpulkan bahwa ada upaya-upaya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari elit-elit kolonial yang berusaha menonjolkan Kartini sebagai sosok kemajuan perempuan Indonesia. Upaya ini bisa saja mengarah kepada ”rekayasa” sejarah yang dilakukan oleh kolonialis. Ini mengingat bahwa Kartini sangat dekat dengan elit-elit tersebut, seperti J.H Abendanon, Snouck Hurgronje, H.H van Koll, dan lain-lain. Selain itu, elit kolonial ketika itu yang kebanyakan menganut paham humanisme, paham yang dipasarkan oleh Theosofi dan Freemason, mempunyai kepentingan untuk menjadikan budaya Barat menyatu dengan budaya Timur. Filsafat Barat yang liberal, sosialis, dan sekular, dipropagandakan agar bisa diterima masyarakat pribumi ketika itu.

Karena itu, penjajah Belanda kemudian menggagas Gerakan Politik Etis, yaitu sebuah gerakan politik kolonialis yang diantaranya mengusung kebijakan asimililasi, unifikasi, dan asosiasi terhadap masyarakat pribumi. Mereka menyusun sebuah rencana besar agar warga pribumi bisa terpengaruh dengan berbagai kebijakan pemerintah kolonial. Asimilasi dan asosiasi diartikan sebagai kebijakan mencampur dan mengganti kebudayaan pribumi dengan kebudayaan penjajah Belanda. Sedangkan unifikasi adalah penyatuan seluruh sistem yang berkembang dalam masyarakat pribumi dan sistem kolonial, yang meliputi pemerintahan, pendidikan, dan sistem hukum.

Mereka yang tergabung dalam Gerakan Politik Etis inilah yang kemudian banyak berinteraksi dengan Kartini, seperti tercermin dalam surat-suratnya. Diantaranya adalah J.H Abendanon dan istrinya Ny Abendanon Mandri,  seorang humanis yang direkomendasikan oleh Snouck Hurgronje untuk mendekati Kartini bersaudara. Tokoh lain yang aktif melakukan pendekatan ala Gerakan Politik Etis dan disebut namanya dalam surat-surat Kartini adalah H.H Van Kol (Orang yang berwenang dalam soal jajahan untuk Partai Sosial Demokrat di Belanda), Conrad Theodore van Daventer (Anggota Partai Radikal Demokrat Belanda), K.F Holle (Seorang Humanis), dan Snouck Hurgronye (Orientalis yang juga menjabat sebagai Penasehat Pemerintahan Hindia Belanda).

Kedekatan Kartini dengan orang-orang tersebut tentu berlangsung saling mempengaruhi. Apalagi, Belanda mempunyai kepentingan untuk merekrut dan mendidik anak-anak priyai Jawa. Banyak dari anak-anak pribumi yang dididik dan diberi beasiswa untuk studi ke negeri Belanda pada masa itu. Diantara lembaga beasiswa yang aktif menjaring anak-anak pribumi untuk disekolah ke negeri Belanda adalah ”Dienaren van Indie”, sebuah lembaga beasiswa (studie fonds) yang didirikan oleh kelompokVrijmetselaarij (Freemason) di Hindia Belanda. Dienaren van Indie sendiri artinya adalah Abdi Hindia, sehingga diharapkan mereka yang memperoleh beasiswa dan dididik dengan pendidikan ala Barat, bisa menjadi abdi kolonial atau setidaknya partner setia kolonialis.

Kembali ke soal Kartini. Pada masanya, Kartini tidaklah begitu dikenal, kecuali oleh segelintir elit Belanda.Dibandingkan tokoh-tokoh perempuan lain, kiprah Kartini hanya dalam bentuk wacana-wacana, tidak dalam bentuk kongkret. Ketika C. Th van Daventer, anggota Partai Radikal Demokrat, mendirikan Komite Kartini Fonds pada 27 Juni 1913, barulah ide-ide Kartini diperkenalkan kepada orang-orang Belanda. Selain itu, interaksi dengan Van Kol yang juga anggota parlemen Belanda, yang meminta Kartini menulis artikel tentang perempuan untuk dibaca orang-orang Belanda, juga makin membuat Kartini dikenal di Belanda.Termasuk juga dengan menerbitkan buku Door Duisternis tot Licht pada 1911 yang diterjemahkan oleh Armijn Pane, seorang sastrawan penganut Theosofi, dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Pada tahun yang sama, 24 Desember 1911, Raden Mas Noto Soeroto yang merupakan keturunan Paku Alam, menawarkan kepada organisasi pelajar Indonesia di Nederland (Indische Vereeniging yang didirikan pada 1908) agar gagasan Kartini dijadikan pedoman gerak dan langkah organisasi serta dijadikan acuan pergerakan nasional. Keluarga Paku Alam pada masa itu dikenal dekat dengan jaringan Freemason (Vrijmetselarij) atau dalam bahasa orang Jawa disebut ”Gerakan Kemasonan”. Bahkan, elit Paku Alam pun banyak yang menjadi anggota organisasi ini.

Mengapa sosok Kartini dijadikan ikon perjuangan perempuan, bahkan dijadikan pahlawan Nasional? Melihat kedekatannya dengan elit-elit kolonial, apakah ada campur tangan kolonialis dalam hal ini? Apakah ada rekayasa sejarah?

Prof Harsja W Bachtiar dalam artikel berjudul ”Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita” yang ditulis dalam rangka memperingati  100 tahun Kartini, menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjadikan Kartini sebagai lambang emansipasi wanita di Indonesia dari orang-orang Belanda.

Prof. Harsja melihat penokohan Kartini sebagai sebuah rekayasa sejarah yang dibuat oleh orang Belanda untuk ditampilkan ke depan sebagai perempuan pribumi yang menjadi inspirasi bagi kemajuan perempuan Indonesia. Dengan kata lain, Kartini adalah sosok yang diciptakan, ditampilkan sebagai ikon, karena kedekatannya dengan elit Belanda dan pemikirannya yang banyak mengadopsi Barat. Karena itu, Harsja menilai, sejarah harus jujur dan secara terbuka melihat, jika memang ada orang-orang yang juga mempunyai peran penting seperti Kartini, maka orang-orang tersebut juga layak mendapat penghargaan serupa, tanpa menihilkan peran yang dilakukan oleh Kartini.

Dalam Majalah Tempo, 22 April 1989, Prof. Harsja kembali menegaskan, ”Kebanyakan wanita kita tidak karena Kartini. Penonjolan Kartini sebagai tokoh pendidikan wanita, waktu itu sesuai dengan politik etis Belanda,”ujarnya. Harsja menduga, ada pengaruh pemikiran Stella Zeehandelaar, seorangperempuan sosialis berdarah Yahudi, yang menjadi teman korespondensi Kartini.”Mungkin Stella banyak memasukkan ide dengan mengirim pamflet atau buku kepada Kartini,” tutur Harsja. Dengan penuh tanya, Harsja mengatakan,”Kenapa surat-surat Stella tidak diterbitkan juga?” Harsja dengan tegas menilai, yang menokohkan Kartini adalah orang-orang Belanda.

Soal sosok Kartini yang diduga menjadi ”mitos dan rekayasa” yang diciptakan oleh kolonialis juga menjadi perhatian sejarawan senior Taufik Abdullah. Taufik menulis,

”Tak banyak memang ”pahlawan” kita resmi atau tidak resmi yang dapat menggugah keluarnya sejarah dari selimut mitos yang mengitari dirinya. Sebagian besar dibiarkan aman tenteram berdiam di alam mitos—mereka adalah ”pahlawan” dan selesai masalahnya. R.A Kartini adalah pahlawan tanpa henti membiarkan dirinya menjadi medan laga antara mitos dan sejarah. Pertanyaan selalu dilontarkan kepada selimut makna yang menutupinya. Siapakah ia sesungguhnya? Apakah ia hanya sekadar hasil rekayasa politik etis pemerintah kolonial yang ingin menjalankan politik asosiasi?” (Kata Pengantar Taufik Abdullah dalam Th Sumarna, Agama dan Pergulatan Batin Kartini, hal.XV)

Interaksi Kartini dengan organisasi Oost en West (Timur dan Barat) yang ditulis dalam surat-suratnya, meski tidak disebutkan bahwa organisasi itu milik kelompok Theosofi, namun literatur sejarah menyatakan bahwa Oost en West adalah organisasi milik Theosofi di Batavia yang juga menyelenggarakan lembaga pendidikan untuk guru bernama Goenoeng Sarie. Kartini juga pernah berikirim surat menanyakan kabar keluarga Van Kol di Fort de Kock (di daerah Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat), sebuah daerah yang juga berdiri Loji Theosofi.

Sebagai sekolah yang dikelola oleh para Teosof, ajaran tentang kebatinan, sinkretisme atau sekarang lebih populer dengan istilah pluralisme juga tentang pembentukan watak dan kepribadian, lebih menonjol dalam pelajaran di sekolah-sekolah tersebut. Sekolah lain yang didirikan di berbagai daerah oleh kelompok Theosofi adalah Arjuna School, dengan muatan nilai-nilai pendidikan yang sama denganKartini School.

Kartini, seperti yang tersirat dalam tulisan Prof Harsja W Bachtiar, adalah sosok yang diciptakan oleh Belanda untuk menunjukan bahwa pemikiran Barat-lah yang menginspirasi kemajuan perempuan di Indonesia. Atau setidaknya, bahwa proses asimiliasi yang dilakukan kelompok humanis Belanda yang mengusung Gerakan Politik Etis pada masa kolonial, telah sukses melahirkan sosok yang Kartini yang kini dijadikan pahlawan dan diperingati hari kelahirannya setiap tahun. Kita diarahkan oleh kolonial untuk mengakui sosok yang ”terbaratkan” oleh paham humanisme sebagai idola.

Di negeri Belanda sendiri, untuk mengenang Kartini, pemerintah setempat menjadikan Kartini sebagai nama jalan di beberapa tempat. Di Utrecht ada Kartinistraat, yang merupakan jalan utama di daerah itu. Di Venlo, Belanda Selatan, juga ada jalan R.A Kartinistraat (Jalan R.A Kartini), dan terakhir di Amsterdam, juga ada jalan yang mengatasnamakan Kartini ditulis secara lengkap: Raden Adjeng Kartinistraat.

by: Artiwijaya * Penulis buku ”Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara”, Jakarta: Al-Kautsar,  2010.